Kabar Terkini Tangerang dan Sekitarnya
HAITANGERANG.COM - Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan rencana untuk meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) pada tahun 2027. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan sosial dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni saat menyerahkan bantuan sosial Jaminan Sosial Keluarga Tahap I Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Banten telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,15 miliar yang akan disalurkan kepada 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) di delapan kabupaten/kota. Setiap keluarga akan menerima bantuan tunai sebesar Rp500.000.
"Insyaallah, kita punya target untuk menambah anggaran bansos pada 2027. Mohon doanya agar kami mampu mengurus masyarakat yang membutuhkan, yang insyaallah bermanfaat di dunia dan akhirat," kata Andra Soni.
Pada tahap pertama, bantuan telah disalurkan kepada 7.258 KPM di Banten, termasuk 140 KPM di Kota Tangerang Selatan. Penyaluran tahap kedua untuk 9.053 KPM direncanakan berlangsung pada bulan Desember 2026. Bantuan ini disalurkan secara langsung melalui transfer rekening Bank Banten tanpa melibatkan pihak ketiga.
Andra Soni menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan, meminta agar dana yang diterima tidak mengalami pemotongan atau pungutan liar. "Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun. Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan, segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat," tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, menambahkan bahwa selain jaminan sosial keluarga, Pemprov Banten juga menyalurkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp1,25 miliar untuk 500 penerima, di mana setiap penerima akan mendapatkan Rp2,5 juta.
Bantuan juga akan diberikan kepada anak telantar, penyandang disabilitas, dan lansia dengan masing-masing kuota 600 penerima. "Langkah intervensi jaring pengaman sosial ini juga dipadukan dengan program lintas sektor seperti penyaluran pangan gratis, sekolah gratis di swasta, bedah rumah (RTLH), dan penyediaan sarana air bersih," jelas Lukman.
Menurut Lukman, strategi ini diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2026, berhasil ditekan hingga mencapai angka 5,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 8,07 persen.
Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov Banten untuk terus berupaya mewujudkan visi "Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi".
